JURNALMETROPOLITAN.com - Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, menyelenggarakan kegiatan reses pada masa sidang kedua tahun sidang 2025, di Kecamatan Bogor Selatan selama tiga hari, terhitung sejak Rabu (26/2/2025) sampai Jumat (28/2/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh lebih dari 600 orang warga dan dibagi menjadi tujuh sesi ini bertujuan untuk menyerap aspirasi, sekaligus menjadi wadah bagi Dadang untuk mensosialisasikan kebijakan dan kinerja DPRD Kota Bogor.
"Alhamdulillah reses yang berlangsung selama tiga hari telah selesai dan banyak sekali aspirasi warga yang bisa diserap. Semoga amanat ini bisa direalisasikan dan tentunya akan saya advokasi lebih lanjut," kata Dadang.
Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Dadang, aspirasi warga terbagi menjadi tiga kriteria. Yakni perihal pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Terkait dengan isu pendidikan, masalah penebusan ijazah masih menjadi persoalan yang tak kunjung berhenti. Ijazah milik warga yang tertahan karena tidak mampu membayar biaya sekolah di sekolah swasta akan ditindaklanjuti dengan program tebus ijazah.
Dadang menjelaskan program tersebut merupakan program inisiatif DPRD Kota Bogor dan sudah dianggarkan didalam APBD 2025 ini. Selain itu untuk tingkat SMA dan SMK, Dadang juga mengungkapkan saat ini DPRD Kota Bogor tengah menunggu kebijakan gubernur jabar yang baru saja dilantik.
Baca Juga: Tok!! Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025
"Masalah penahanan ijazah tentu akan ditindaklanjuti dengan menggunakan program tebus ijazah. Saya akan segera berkoordinasi dengan bagian Kesra dan Disdik Kota Bogor. Semoga untuk SMA dan SMK swasta bisa segera diberikan kepada anak-anak yang tidak sanggup melunasi tunggakannya," jelas Dadang.
Kemudian, terkait isu kesehatan, warga mengeluhkan terhambatnya proses pendaftaran BPJS kesehatan dan pelayanan peserta BPJS yang belum maksimal.
Sebagai koordinator Komisi IV, Dadang menyampaikan bahwa hal ini akan diteruskan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor, pihak BPJS kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD Kota Bogor.
Baca Juga: Pemkot Dampingi Komisi V DPR RI Tinjau GT Ciawi
"Nanti aduan terkait isu kesehatan akan ditindaklanjuti oleh Komisi IV dengan dinas-dinas terkait," kata Dadang.