“Saya harap Kopdes ini tidak hanya sekedar pendekatan teknokratis tapi harus melalui movement, jadi kami meminta dukungan kepada Bapak/ Ibu Bupati pada aspek pemetaan data, potensi usaha, mitigasi risiko dan pendampingan pada program ini,” kata Menkop Budi Arie.
Terkait dengan skema pembiayaan dan anggaran untuk mengurus legalitas Kopdes Merah Putih, Menkop Budi Arie menyatakan bahwa masih dalam tahap pembahasan lebih mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti Bank Himbara dan Kementerian Keuangan. Petunjuk teknis dan Petunjuk Pelaksanaan sedang difinaliasi oleh pemerintah.
“Skema pendanaan sedang didiskusikan pemerintah, besok kami diundang Pak Presiden untuk melakukan rapat terbatas. Nanti akan kami tanyakan soal penyelesaian skema pembiayaan ini,” katanya.
Sementara itu Pejabat Sementara (PJs) Ketua Umum APKASI Mochamad Nur Arifin menyatakan bahwa APKASI berkomitmen untuk menyukseskan program pembentukan Kopdes Merah Putih. Bahkan sudah ada beberapa Bupati yang menyatakan bahwa terdapat koperasi-koperasi yang siap bertransformasi menjadi Kopdes Merah Putih.
Baca Juga: Jelang Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir: Ada Tekanan Besar
“Jadi memang di daerah itu gairahnya sudah besar, tapi step by stepnya untuk proses pembentukan ini harus diperhatikan karena hal ini sangat penting. Intinya kami siap mendukung,” kata Nur Arifin.
Terkait dengan keberadaan BUMDes, Nur Arifin menegaskan bahwa dengan adanya Kopdes Merah Putih justru akan saling menguatkan perannya masing-masing dalam membangun ekonomi masyarakat di desa. Keduanya memiliki peran yang sangat vital dalam membangun kemandirian desa sehingga Kopdes ini akan membantu BUMDes untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa secara inklusif.
“Jadi dua instrument ini (BUMDes dan Kopdes) akan menjadikan desa lebih berdaya karena keduanya aken berjalan beriringan seperti mengayuh sepeda untuk mengakselerasi kemajuan desa,” katanya.(*)