JURNALMETROPOLITAN.com - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin menghadiri buka puasa bersama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di kediaman Bupati Bogor Rudy Susmanto, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (26/3/2025).
Selain Kota Bogor, hadir pula kepala daerah penyangga Jakarta, yakni Depok dan Cianjur.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa dalam buka puasa bersama ini juga terdapat beberapa diskusi dan arahan dari Ketua MPR RI, Ahmad Muzani untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang muncul di daerah.
"Antara lain membahas penanganan pasca-bencana serta persoalan terkait sampah dan perizinan di bidang usaha," ujar Dedie A. Rachim.
Baca Juga: Dedie Rachim Buka Peluang Kerja sama Wisata Sejarah Dengan Belanda
Menurut Dedie A. Rachim, Ketua MPR RI juga mengingatkan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak sampai menyebabkan investor hengkang akibat permasalahan perizinan.
"Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat komitmen kepada dunia usaha untuk tetap membuka peluang berusaha dan berinvestasi di kota-kota penyangga Jakarta, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, ketenagakerjaan, dan penyerapan tenaga kerja," jelasnya.
Dedie A. Rachim menambahkan bahwa dengan membuka lapangan kerja, diharapkan angka pengangguran di daerah-daerah tersebut dapat menurun.
Selain itu, diskusi juga membahas sektor pendidikan, khususnya ketersediaan sekolah.
Baca Juga: Banyak Wahana Baru dan Acara Seru di Jungleland Sentul, Yuk Catat Waktunya!
"Iya, kami juga membahas peluang bagi daerah untuk mengajukan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah garuda," kata Dedie A. Rachim.
Ia menyebut bahwa saat ini Kota Bogor sudah mengajukan pembangunan sekolah rakyat, sehingga perlu menyiapkan lahan serta sejumlah wilayah lainnya untuk mendukung rencana tersebut.
Beberapa isu yang membutuhkan solusi dari pemerintah pusat juga akan dibantu oleh Ketua MPR RI melalui komunikasi dengan instansi terkait.
"Nantinya, Ketua MPR akan berkomunikasi dengan instansi atau kementerian terkait, seperti Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Perhubungan terkait aspek transportasi," tutur Dedie A. Rachim.(*)
