Bahkan, sambung Wamenkop Ferry, ada satu program unggulan yang melibatkan koperasi adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang secara langsung dilakukan oleh produsen kepada gabungan kelompok usaha tani (Gapoktan). Namun syaratnya, Gapoktan ini harus berbadan hukum koperasi dimana pupuk yang disalurkan ini menjadi strategi untuk mewujudkan program swasembada pangan.
Guna membantu koperasi di Jawa Tengah lebih aktif lagi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memberikan dukungan pembiayaan melalui Badan Usaha Layanan (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB-KUMKM. Untuk mendapatkan akses pembiayaan yang mudah, Ferry mendorong PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) untuk menjalin hubungan baik dengan LPDB-KUMKM.
"Saya mengharapkan Jamkrida itu bisa didorong untuk bekerja sama dengan LPDB-KUMKM. Sehingga nanti dalam penyaluran ke koperasi-koperasi di Jawa Tengah itu bisa lebih cepat aksesnya," kata Wamenkop Ferry.
Baca Juga: Tinjau Pelaksanaan MBG Perdana di Kota Bogor, Wamendagri Bima Arya: Jadi Hari Bersejarah Indonesia!
Sementara itu Ketua DPRD Komisi B Provinsi Jawa Tengah Sri Hartini mengapresiasi komitmen Kemenkop untuk mendukung pengembangan koperasi di seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Diakui bahwa saat ini di Jawa Tengah jumlah koperasi mencapai 30 ribuan namun yang dinyatakan aktif hanya sekitar 40 persen.
Untuk itu, dia berharap bantuan dari Kemenkop agar koperasi yang aktif ini dapat menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat.
Dengan keterlibatan koperasi di Jawa Tengah pada program pemerintah pusat ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Siswa SD di Makassar Selipkan Pesan Terima Kasih ke Prabowo di Tempat Makanan Bergizi Gratis
"Kami ingin dilibatkan di dalam program Pak Prabowo ini seperti makan bergizi gratis, penyaluran pupuk agar koperasi-koperasi itu bersemangat lagi dan hidup lagi. Tentunya yang tidak kalah penting bahwa PAD di Provinsi Jawa Tengah yang masih sangat minim sekali bisa meningkat," katanya.(*)