“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000,” ujarnya.
“Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tandasnya.
Baca Juga: Respon Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai Diminta Revisi Disertasi: Apapun Putusan UI, Saya Ikut
Sebelumnya, pada Rabu, 5 Maret 2025 lalu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendatangi KPK untuk melakukan diskusi.
Dalam pertemuan itu, Dadan juga mengungkapkan selain dengan KPK, BGN juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung.
Hal tersebut dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.
Baca Juga: Update Skandal Disertasi Bahlil yang Ditangguhkan UI: Tak Jadi Dibatalkan, tapi Ada Pembinaan
Sedangkan bersama KPK, kerjasama yang dilakukan adalah koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.(*)