Kasus impor ilegal 250 ton beras ini kini dalam pemantauan pemerintah pusat.
Kementerian Pertanian menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum jika diperlukan, termasuk membuka akses dokumen internal dan jalur pemeriksaan.
Amran memastikan bahwa pemerintah tak akan mentoleransi praktik yang dapat mengganggu stabilitas pangan nasional.
Ketegasan ini, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan petani sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan pangan berjalan sesuai arahan Presiden.(*)