RAT Koperasi PKK Kota Bogor, Yantie Rachim Dorong Transparansi Dalam Pengelolaan Koperasi

JURNALMETROPOLITAN.com - Ketua Tim TP PKK Kota Bogor, Yantie Rachim mengungkapkan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Konsumen PKK Kota Bogor merupakan wujud demokrasi dan transparansi dalam pengelolaan koperasi.

Hal tersebut diungkapkan Yantie Rachim saat membuka kegiatan RAT Koperasi Konsumen PKK Kota Bogor Tahun Buku 2024 di Aula Kantor TP PKK, Jalan Perintis Kemerdekaan.

Sejak berdiri pada tahun 2015, Koperasi Konsumen PKK Kota Bogor telah melewati berbagai tantangan, mulai dari pembentukan sistem keuangan yang tertib, membangun kepercayaan anggota, hingga menjalankan fungsi simpan pinjam yang sehat dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Sambut Pagelaran Wayang Golek, Ribuan Warga Padati Alun-Alun Kota Bogor

Koperasi ini mengutamakan semangat gotong royong yang menjadi ruh dari koperasi itu sendiri.

“Melalui RAT ini, saya mengajak seluruh anggota untuk menyampaikan kontribusi berupa kritik yang membangun, maupun usulan demi kemajuan koperasi kita bersama. Saya sampaikan apresiasi atas partisipasi aktif, kepercayaan, dedikasi, dan kerja kerasnya," tutur Yantie Rachim, Kamis (26/6/2025).

Selain itu, Yantie Rachim juga mengajak untuk menjadikan RAT ini sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, memperbaiki kinerja, dan memperluas manfaat koperasi bagi seluruh anggota.

Baca Juga: Ketua DPRD Kota Bogor Terima Audiensi Dekopimda Bahas Penguatan Koperasi Daerah

"Sehingga Koperasi Konsumen PKK Kota Bogor senantiasa tumbuh sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan bersama,” kata Yantie Rachim.

Pada tahun buku 2024, Koperasi Konsumen PKK Kota Bogor telah mencatat sejumlah capaian yang patut disyukuri.

Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan penguatan di berbagai lini. Melalui RAT, akan dilakukan penilaian bersama atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan pengawas tahun buku 2024. Selain itu, juga akan dibahas bersama pemilihan kepengurusan baru.

Baca Juga: Oknum Anak Buahnya di Sumut Kena OTT KPK yang Rugikan Negara hingga Rp231,8 Miliar, Menteri PU: Ini Benar-benar Tamparan Keras