Dari DTKS, Sebanyak 1,1 juta Warga Jakarta Tak Layak Dapat Bansos, Ini Alasannya

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Siapkan 21 Mobil Listrik, Dukung Kebijakan Ramah Lingkungan , Ini Beberapa Faktanya

"Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, di Tangerang, Tangerang Selatan, di Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI, segera pindah (KTP) karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI melakukan sinkronisasi data dengan BPS, BKKBN hingga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Beberapa waktu lalu, Pemprov DKI menyinkronkan data terkait sosial ekonomi masyarakat, termasuk kemiskinan di Ibu Kota dengan BPS untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.

Data yang disinkronisasi itu data sesuai nama dan alamat di antaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga: Kawasan Kumuh di Ibu Kota Lanjut di Benahi, Ini yang Akan Dilakukan Pemprov DKI Jakarta

Kemudian, data Carik Jakarta yakni data keluarga secara komprehensif dan detail, dari data kependudukan, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, bangunan, hingga lingkungan.

Selain itu, juga data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Pemprov DKI mengungkapkan dari tiga data itu tercatat sekitar tiga juta data terkait kesejahteraan sosial.***