Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap berjalan normal. Hal ini karena unit pelayanan seperti kecamatan dan kelurahan tidak menerapkan WFH. Bahkan, dalam peninjauan, ditemukan kegiatan pelayanan masyarakat tetap berlangsung, seperti pembagian bantuan sosial.
Menariknya, kebijakan ini juga berdampak pada efisiensi anggaran. Berdasarkan perhitungan sementara, penghematan dari sektor penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar minyak (BBM) bisa mencapai hampir Rp900 juta per bulan.
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Sidak Hari Pertama WFH bagi ASN di Kota Bogor, Ini yang Ditemukan!
“Ini angka yang cukup signifikan, dari akumulasi efisiensi operasional ASN eselon 3 ke bawah,” ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Bogor juga mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan bagi ASN yang tetap bekerja di kantor, termasuk kendaraan listrik dan sepeda.
Kebijakan WFH ini juga menjadi bagian dari langkah antisipasi pemerintah pusat dalam menghadapi situasi tertentu yang membutuhkan pengaturan kerja fleksibel, termasuk dalam skenario darurat atau contingency plan nasional.
Ke depan, pelaksanaan WFH akan terus dievaluasi untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi anggaran, kedisiplinan ASN, serta kualitas pelayanan publik tetap terjaga.(*)