Presiden Pangkas Anggaran Habis-habisan, Benarkah Minta Pembangunan IKN Dihentikan?

- Rp4.969,63 miliar untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang akan digunakan untuk sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, serta pembangunan kantor pemerintahan, termasuk kantor Kemenhan, Polri, dan BIN.

Dosen Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai bahwa pemangkasan anggaran dapat memperlambat pembangunan IKN.

“Misalnya, yang belum selesai itu jalan tolnya. Dengan kondisi seperti ini (anggaran dipangkas), jangan bermimpi tahun 2028 bisa pindah,” kata Nirwono pada Selasa, 4 Februari 2025.

Baca Juga: Tok! KPU Tetapkan Pasangan Rudy Susmanto - Jaro Ade Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih

Ia juga menyatakan bahwa pemangkasan Rp81,38 triliun menjadi tantangan besar bagi Kementerian PU dan perlu dievaluasi kembali.

Pernyataan Pemerintah: Pembangunan IKN Tetap Berlanjut

Menanggapi isu yang beredar, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama jajaran Kementerian PU dan Otorita IKN di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri AHY, mengutip dari laman resmi Kantor Staf Presiden menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029, yang akan digunakan secara bertahap sesuai rencana.

“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut. Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029. Anggaran tersebut akan digunakan sesuai tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal,” ujar AHY, dikutip dari presidenri.go.id, Kamis 6 Februari 2025.

Baca Juga: Hadiri Munas Persatuan Kadin Indonesia, ALB Kadin Jabar: Tegak Lurus Ketum Anindya Bakrie dan Almer Faiq Rusydi

Setelah penyelesaian pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, pemerintah kini berfokus pada pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.

“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” jelasnya.

AHY juga menegaskan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran, agenda pemerintahan Presiden Prabowo harus tetap berjalan.

“Kita harus menyesuaikan prioritas pembangunan agar target utama dalam lima tahun ke depan, terutama di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat didukung dengan baik,” katanya.