JURNAL METROPOLITAN - Nasib naas dialami sejumlah anak eks lokalisasi Dolly, Kota Surabaya, Jawa Timur, yang kehilangan orang tuanya entah dimana keberadaannya.
Pasalnya, anak-anak tersebut kini kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). Setidaknya, kasus tersebut dialami enam anak penghuni Panti Asuhan Bilyatimi Kota Surabaya.
"Ternyata penutupan lokalisasi Dolly pada 2014 lalu masih menyisakan persoalan," kata anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafi'i di Surabaya, Rabu (12/10/2022).
Baca Juga: Rina Nose Siap Dihujat, Karena Tak Ingin Memiliki Anak
Kenyataan tersebut Imam ketahui saat dirinya mengunjungi Panti Asuhan Bilyatimi pada Selasa (11/10).
Dia menyebut Surabaya sebagai kota besar, seharusnya tidak boleh ada yang tidak punya adminduk (administrasi kependudukan).
Menurut dia, kasus banyak anak yang tidak memiliki NIK (nomer induk kependudukan), akta kelahiran, maka nanti anak itu tidak bisa sekolah.
Iman sangat menyayangkan kejadian ini. Dia mempertanyakan pemerintah setempat yang seakan tidak bisa mengintervensi bantuan sosial.
Sebagai wakil ralyat, Imam akhirnya meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk membantu kasus tersebut.
"Dispendukcapil siap membantu anak-anak itu untuk memperoleh haknya, mendapatkan administrasi kependudukan mereka," kata Imam.
Pengasuh Panti Asuhan Bilyatimi Nur Fadilah mengatakan, anak-anak eks lokalisasi Dolly yang tidak punya akta kelahiran dan KK, kebanyakan berusia 6 tahun hingga 14 tahun. Namun ada juga yang masih berusia 11 bulan.
Baca Juga: Investigasi Tragedi Kanjuruhan, Polri Periksa Pihak Indosiar Minggu Depan
Nur menjelaskan, mereka tidak ada orang tuanya. Ada yang masih punya orang tua, tapi orang tuanya dipenjara, terus ibunya sendiri juga bingung ngasih makan.
Lebih lanjut, Nur menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mengurus adminduk untuk anak-anak tersebut. Akan tetapi sudah 2 tahun ini, menemui jalan buntu.
"Sudah kami lakukan koordinasi dengan kelurahan, tetapi dilimpahkan ke Dinsos. Lalu dari Dinsos, kami diarahkan ke Polrestabes. Setelah di sana, kami di BAP. Kemudian dilimpahkan ke Dinsos lagi, sampai sekarang belum ada keterangan dalam mengurus administrasi anak-anak ini. Untuk ini sudah 2 tahun berjalan," kata dia.