JURNAL METROPOLITAN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelontorkan bantuan sebesar Rp4,25 miliar untuk penanganan bencana banjir di Jawa Tengah.
Bantuan tersebut diserahkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Total bantuan sebesar Rp4,25 miliar.
"Bantuan untuk penanganan darurar ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta," jelas Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Ph.D, Senin (2/1/2023).
Baca Juga: BNPB: 27 Kecamatan di Karanaganyar Berpotensi Bahaya Tanah Longsor dan Banjir Bandang
Selain itu, ujarnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah.
Menurut Muhari, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp1,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp100 juta.
"Selanjutnya masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas," katanya.
Kepala BNPB Suharyanto mengingatkan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah. Hal tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah saat melakukan rapat koordinasi penanganan banjir wilayah Jawa Tengah, Senin (2/1).
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Arahkan Pekerja WFH Saat Cuaca Ekstrem, Koordinasinya dengan BNPB
Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat dan disiapkan pos pengungsian yang layak disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan yang memadai.
Dirinya juga mengatakan, pada saat tanggap darurat bencana pemimpin daerah otomatis menjadi komandan penanganan darurat.
"Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinir karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan," sebutnya.
Kepala BNPB juga meminta kepada Pemerintah Provini Jawa Tengah untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.