Presiden Lantik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi Jadi Kepala LKPP

JURNAL METROPOLITAN -- Presiden Joko Widodo resmi melantik Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125/TPA tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Keppres tersebut ditetapkan pada 10 Oktober 2022 di Jakarta. Presiden Jokowi selanjutnya mengambil sumpah jabatan Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP.

Baca Juga: Siapa Cawapres Pasangan Anies? NasDem Beri Kebebasan

Hendrar Prihadi menggantikan kepala LKPP sebelumnya, Azwar Anas, yang telah diangkat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 7 September 2022 lalu.

Hendrar juga tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), seperti halnya Jokowi.

Begitu juga dengan Azwar Anas, kader PDIP, yang kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo. Dia dilantik pada September lalu.

Selain Hendrar, Jokowi juga melantik lagi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X periode 2022-2027.

Keluarga dari Sultan HB X hadir dalam pelantikan ini. Di antaranya seperti GKR Mangkubumi, GKR Bendara, dan GKR Maduretno. Adapun Sultan HB X terakhir kali dilantik Jokowi pada 10 Oktober 2017.

Baca Juga: Anies Baswedan Pamit Sebagai Gubernur DKI, Janji Tetap Lanjutkan Tugas untuk Indonesia

Sejumlah pejabat lain juga hadir dalam pelantikan ini. Mulai dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Turut hadir dalam pelantikan itu antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputi, ​​​​​Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan para pejabat lain.***