Jawa Barat Terapkan Pemantauan Dana Desa Real-Time, Dedie Rachim Apresiasi Langkah Kejaksaan RI

JURNALMETROPOLITAN.com - Kepala daerah se-Jawa Barat bertolak ke Lembur Pakuan, Subang pada Selasa (29/7/ 2025). Termasuk Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Kehadiran mereka untuk menyaksikan secara langsung peluncuran aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding Dana Desa/Jaga Desa.

Aplikasi ini dikembangkan oleh Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel).

Baca Juga: Dedie Rachim Bangga Kota Bogor Jadi Tuan Rumah Puncak Hari Kependudukan Dunia

Dikembangkannya aplikasi ini sebagai upaya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia. Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang secara resmi telah menerapkan aplikasi ini, salah satunya untuk pengawasan penggunaan Dana Desa.

Hadirnya aplikasi ini sebagai solusi dalam pemantauan real time pengelolaan Dana Desa dengan fitur yang memungkinkan pemetaan data permasalahan di setiap desa, serta menampung dan merespons pengaduan masyarakat secara cepat dan efisien.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengungkapkan dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan pengelolaan dana desa bisa transparan dan menyentuh masyarakat.

Baca Juga: Dedie Rachim Dorong PKK Kawal Program Prioritas Kota Bogor

"Ini terkait pengelolaan dana desa dan kelurahan yang diharapkan bisa transparan lebih akuntabel dan tentu saja bisa menyentuh masyarakat," ucap Dedie Rachim.

Sementara, dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa penerapan aplikasi Jaga Desa merupakan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan dana desa.

“Banyak kepala desa harus memahami manajemen keuangan secara tepat, sehingga perlu penguatan kapasitas SDM dan manajemen berbasis digital,” ujarnya.

Baca Juga: Peringatan HKG PKK ke-53 Jadi Momentum Perkuat Layanan Dasar Keluarga

Selain itu, Dedi Mulyadi menambahkan, bahwa pengawasan terhadap dana desa dan kelurahan harus dilakukan secara dini agar anggarannya tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia melalui JAM-Intel, Reda Manthovani, menegaskan komitmen kuat dalam mengawal pengelolaan Dana Desa secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.