BKPSDM Kota Bogor Gelar Forum Konsultasi Publik, Dorong ASN Bertransformasi

JURNALMETROPOLITAN.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor menggelar Forum Konsultasi Publik di Onih Hotel, Paledang, Kota Bogor, Kamis (24/7/2025).

Kegiatan yang melibatkan jajaran internal Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan unsur pentahelix ini secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Iceu Pujiati.

Dalam sambutannya, Iceu Pujiati memberikan apresiasi atas pelaksanaan forum konsultasi publik yang mengusung tema "ASN Investasi Terbarukan, Mengoptimalkan Kinerja Menuai Kepercayaan".

Baca Juga: Dedie Rachim Tegaskan Komitmen Pemkot Bogor terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Iceu menilai tema ini mengandung semangat untuk terus berkomitmen melakukan upaya perbaikan layanan.

Iceu menuturkan, kegiatan tersebut tidak lepas dari dinamika kebijakan kepegawaian yang cepat berubah. Perubahan tersebut menuntut kesiapan ASN Pemkot Bogor untuk terus bertransformasi demi peningkatan kualitas dan profesionalisme.

“Ini tentunya penting dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, khususnya pada bidang kepegawaian dan pengembangan SDM. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi stakeholder dalam menggali masukan, kritik, dan saran yang konstruktif demi perbaikan kualitas layanan kepegawaian di lingkungan Pemkot Bogor," ujar Iceu dalam sambutannya.

Baca Juga: Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Resmi Disetujui

Ia menambahkan, saat ini terdapat banyak isu yang berkembang dan memerlukan respons dari ASN Pemkot Bogor agar mampu bertransformasi secara signifikan, baik secara individu, sistem, maupun regulasi yang terus bergerak dinamis.

“Jadi, ASN ini adalah investasi yang terbarukan ketika ia mampu bertransformasi secara signifikan,” kata Iceu.

Adapun parameter yang bisa digunakan untuk mengukur transformasi ASN, menurut Iceu, di antaranya adalah penyelesaian sistem administrasi kepegawaian, banyaknya inovasi yang dihasilkan, peningkatan kolaborasi dan komunikasi layanan, serta peningkatan kompetensi ASN.

Baca Juga: Dedie Rachim dan Wakil Ketua MPR RI Dorong Penguatan Koperasi

Lebih lanjut, Iceu berharap agar konsultasi publik semacam ini dapat dilaksanakan secara berkala, tidak hanya setahun sekali, tetapi setiap enam bulan.

Hal ini penting mengingat banyaknya permasalahan kepegawaian yang perlu mendapat perhatian, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan dan regulasi, terjalin koordinasi yang lebih erat antarinstansi, serta lahir ide-ide inovatif demi kemajuan bidang kepegawaian dan peningkatan kualitas layanan.