Bahas LKPJ 2025, Pansus DPRD Soroti Efektivitas Anggaran dan Layanan Publik

JURNALMETROPOLITAN.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 pada Selasa 7 April 2026.

​Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Ahmad Aswandi, ini dihadiri oleh sejumlah anggota Pansus lainnya, yakni Karnain Asyhar, Jatirin, Angga Alan Surawijaya, Heri Cahyono, Iwan Setiawan, Achmad Rifki Alaydrus, dan Banu Lesmana Bagaskara.

Fokus utama pertemuan ini adalah mengevaluasi sejauh mana realisasi anggaran tahun 2025 memberikan dampak konkret bagi masyarakat.

Baca Juga: Diduga Bermodus Pembersihan Diri, Guru Silat di Serang Diduga Perkosa Murid-muridnya Sejak Mei 2025 Lalu

​Dalam rapat tersebut, Anggota Pansus LKPJ, Karnain Asyhar, memberikan catatan terhadap laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bogor.

Meski secara administratif menunjukkan tren positif, Karnain menegaskan bahwa keberhasilan statistik harus diuji dengan realita di lapangan.

​Ia memaparkan bahwa LKPJ Wali Kota Bogor Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Baca Juga: Dugaan Aroma Tak Sedap Bikin Rombongan Siswa SMP di Bandung Kembalikan Paket MBG, Menunya Rendang hingga Melon

​"Secara angka makro, kinerja ini patut diapresiasi sebagai sinyal pemulihan dan stabilitas pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan statistik ini perlu diuji lebih dalam sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan di tingkat bawah," ujar Karnain.

​Selain angka pertumbuhan, Pansus menyoroti aspek kualitas belanja daerah. Diketahui bahwa realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor pada 2025 mencapai lebih dari 95 persen dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.

​Karnain mempertanyakan apakah besarnya belanja tersebut sudah tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Baca Juga: Setelah Viral, Muncul Klarifikasi Supervisor Mie Gacoan yang Minta Maaf usai Tolak Permintaan Cuti Karyawannya

Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan hilangnya persoalan klasik di Kota Hujan.