"Kami mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan," sambungnya.
Soroti Izin yang Berakhir di 2017
Atas kasus ini, petani berharap kawasan tersebut menjadi objek reforma agraria dan didistribusikan kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 serta Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria.
Kendati demikian, serikat petani di Tasikmalaya itu menyayangkan adanya rencana pemanfaatan kawasan tersebut untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI.
Agustiana lantas menyebut, adanya pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut.
Menurutnya, saat HGU PT Wiria Cakra masih berlaku, hak tersebut diduga pernah dijadikan jaminan pinjaman kepada seseorang berinisial S.
"Padahal HGU itu sudah berakhir sejak 2017," beber Agustiana.
"Setelah masa berlakunya habis, tanah kembali menjadi tanah negara sehingga klaim tersebut seharusnya tidak menjadi dasar penguasaan lahan," imbuhnya.
Berdasarkan laporan di lapangan, saat proses pemetaan berlangsung, sebagian masyarakat memilih bertahan di lokasi dan berupaya mengadang kegiatan TNI tersebut.
Situasi sempat memanas karena warga menilai proses dilakukan tanpa adanya dialog terlebih dahulu dengan petani yang selama bertahun-tahun menggarap lahan.
Respons Kapuspen TNI
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Muhammad Nas sempat menegaskan, pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah, bukan keputusan sepihak institusi TNI.
Muhammad Nas menyatakan, penentuan lokasi pembangunan dilakukan berdasarkan data dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Brigade Teritorial Pembangunan merupakan grand design pemerintah sebagai langkah penyiapan pertahanan," ujar Muhammad Nas dikutip dalam keteranganya di Mabes TNI, Jakarta Timur, pada Minggu, 21 Juni 2026.