Prabowo Ingin Hemat Rp15 T dari Dana Perjalanan Dinas Luar Negeri, Para Menteri Justru Ramai Minta Tambah Anggaran

Berkaca dari hal itu, ada sejumlah menteri yang justru meminta tambahan anggaran dengan berbagai alasan, seperti mendukung program prioritas presiden hingga untuk mendukung program kementeriannya.

Baca Juga: 4 Fakta Kontroversi Gus Miftah yang Sebut 'Goblok' ke Penjual Es Teh Bakul hingga Temui Sang Pedagang Usai Dapat Kecaman Publik

Berikut ini para menteri yang sudah memberikan kode agar anggaran kementeriannya ditambah oleh Prabowo:

Menteri Hak Asasi Manusia

Pada 22 Oktober 2024 lalu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai pernah mengungkap keinginannya untuk menambah anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun.

Natalius Pigai menilai anggaran Rp64 miliar untuk Kementeriannya saat ini tidak cukup untuk mewujudkan visi Prabowo di bidang HAM.

"Tim transisi rombak itu anggaran dari hanya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Tidak bisa, tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," tegas Menteri HAM di Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024 lalu.

Baca Juga: Bukan dari Jepang, Inilah Sosok di Balik Kesuksesan HokBen Jadi Resto yang Melegenda di Indonesia Sejak Tahun 1985

Pria kelahiran Papua itu menyebut Prabowo memiliki alasan khusus untuk memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM.

Oleh sebab itu, rencana besar yang dimiliki oleh sang Presiden perlu didukung dengan anggaran yang tidak sedikit.

"Kenapa Presiden (Prabowo) mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu yang besar yang mau dibikin," tegas Natalius Pigai.

Menko Pemberdayaan Masyarakat

Pada 7 November 2024, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin berharap mendapatkan tambahan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2025 dapat mencapai Rp100 triliun.

Baca Juga: Partisipasi Pemilih di Kota Bogor hanya 63 Persen saat Pilkada 2024, KPU Beberkan Alasannya

Cak Imin menuturkan, tambahan anggaran untuk Bansos 2025 itu dapat berasal dari upaya pemerintah menutup segala kebocoran APBN.