JURNALMETROPOLITAN.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya, membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Dewan Pengawas PDAM Seluruh Indonesia (Asdepamsi) di Hotel Salak The Heritage, Kota Bogor, Rabu 18 Desember 2024 kemarin.
Bima mengatakan, pemanfaatan air dalam mewujudkan program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto sangatlah penting. Pasalnya, semua yang terkait dengan Asta Cita ada kaitannya dengan apa yang dikerjakan Asdepamsi.
Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, kesehatan, industrialisasi, hilirisasi, hingga swasembada pangan.
Baca Juga: CreativFest 2024, Pemkot Bogor Beri Penghargaan Jubir Digital Hingga Jurnalis
"Kemudian di Asta Cita nomor enam, pengembangan desa, ada akses air juga di situ. Nomor delapan bicara lingkungan dan alam, ada air. Hampir semua Asta Cita itu ada irisan dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Bapak, Ibu, semua," ujarnya.
Bima menambahkan, pemerintah membuka ruang dialog dengan pengurus Asdepamsi guna meningkatkan kinerja. Hal ini karena kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia masih membutuhkan upaya peningkatan.
"Selama saya diamanahkan di posisi ini, saya akan selalu terbuka membuka dialog dan komunikasi dengan teman-teman semua, pengurus Asdepamsi," ucapnya.
Baca Juga: Ketua Komisi II DPRD Minta Pemkot Optimalisasi Pendapatan Pajak
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, mengatakan, Munas ini memiliki arti strategis, tidak hanya sebagai forum untuk memilih Ketua Umum Asosiasi yang baru, tetapi juga sebagai momentum untuk menyelaraskan visi dan misi dalam memperkuat peran Dewan Pengawas dalam pengelolaan PDAM di Indonesia.
"Melalui forum ini dapat disusun arah kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari peningkatan akses air bersih, pengelolaan tata kelola perusahaan, hingga efisiensi dan keberlanjutan operasional," ucap Hanafi.
PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lanjut Hanafi, memiliki peran vital dalam menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat.
Baca Juga: Menkop Targetkan Dongkrak Kontribusi Koperasi Dalam Perekonomian Nasional
Tak ayal, pengawasan yang efektif dan akuntabel sangat diperlukan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan memenuhi standar pelayanan yang tinggi.
Artikel Terkait
Wamenkop Luncurkan Koperasi Kaum Syarikat Islam Untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Jaga Kelestarian Alam, PLN Bersama Pemprov DKI Jakarta Beraksi Tanam 100 Pohon di Waduk Brigif
Menkop Targetkan Dongkrak Kontribusi Koperasi Dalam Perekonomian Nasional