Sempat Jadi Polemik, Momen Menkeu Purbaya Sindir Ekonom yang Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen dari BPS

photo author
Dimas Pratama, Jurnal Metropolitan
- Selasa, 30 September 2025 | 19:40 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tegas berantas peredaran rokok ilegal (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tegas berantas peredaran rokok ilegal (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)


JURNALMETROPOLITAN.com - Menteri Keuntungan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyentil pihak yang meragukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pernah dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Seperti diketahui, BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen.

Data yang dikeluarkan oleh BPS tersebut sempat jadi perdebatan karena ada sejumlah pihak yang meragukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Purbaya: Tidak Ada Manipulasi BPS

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada triwulan II 2025 mencerminkan ekonomi domestik yang terjaga, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang resilien, investasi yang meningkat, dan ekspor yang tetap kuat.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Contohkan Protes Hotman Paris Jadi Indikator Keberhasilan Strategi Guyuran Rp200 Triliun ke Himbara

Lebih lanjut, Purbaya menyebut konsumsi rumah tangga 5 persen, investasi meningkat sampai 6,99 persen, investasi bangunan tumbuh 4,9 persen, dan investasi mesin tumbuh 25,3 persen.

“Sebagian dari Anda menganggap angka ini salah. (Pertumbuhan) 5,12 (persen) katanya 5+1+2=8, tapi bukan itu. Di belakangnya kalau Anda lihat, laju pertumbuhan uang pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Jadi, memang itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat 5 persen,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KITA Agustus 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025.

“Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS. Kalau yang nyangkal-nyangkal itu, ekonominya nggak pada ngerti. Menteri Keuangan boleh ngomong gitu kan, ya? Jadi liat juga suplai uang pada waktu itu seperti apa,” tambahnya.

Menkeu juga menambahkan bahwa ada insentif pemerintah yang diturunkan hingga April.

Baca Juga: Menilik Defisit APBN Rp321,6 Triliun hingga Agustus 2025 dan Tantangan Fiskal Pemerintah

“Waktu itu digenjot uang sampai dengan bulan April. Ada delay-nya, April, Mei, Juni, Juli, biasanya 3 bulan. April, Mei, Juni, Juli, habis itu habis,” imbuhnya.

“Mei digenjot lagi ke bawah uangnya, sehingga uangnya melambat, sehingga kita mengalami pelambatan ekonomi setelah itu,” paparnya.

Keraguan Data Pertumbuhan Ekonomi dari BPS Sempat Direspons Istana

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Dimas Pratama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X