Cerita Mahfud MD Lebih Pilih Utak-atik Reformasi Polri Ketimbang Duduk di Jabatan Menteri

JURNALMETROPOLITAN.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan dirinya menolak tawaran untuk duduk sebagai Menko Polkam di kabinet pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Mahfud mengaku lebih memilih bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.

Keputusan itu diambil bukan karena ia tidak berminat, Mahfud MD menyebut hal tersebut lebih karena alasan etika politik yang sejak lama dipegang.

Mahfud menegaskan, jabatan kabinet seharusnya diisi oleh mereka yang telah berjuang memenangkan Prabowo pada Pilpres 2024, bukan dirinya yang justru menjadi lawan politik saat itu.

Meski tidak masuk kabinet, Mahfud menyebut masih bisa memberikan kontribusi lewat jalur lain.

Kini, eks Menko Polhukam RI itu melihat reformasi kepolisian sebagai agenda besar yang membutuhkan perhatian serius, terutama soal kultur dan praktik internal yang selama ini jadi sorotan masyarakat.

Baca Juga: Dari Wakil Menkeu ke Ketua DK LPS, Ini Profil Singkat Anggito Abimanyu

“Dari diskusi itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam Tim Reformasi Polri,” kata Mahfud melalui kanal Youtube Mahfud MD Official yang dipublikasikan pada Senin, 22 September 2025.

Lantas, bagaimana pengakuan Mahfud MD terkait tawaran pemerintah kepadanya terkait kursi menteri hingga Komite Reformasi Kepolisian? Begini ceritanya.

Menolak Jabatan karena Etika

Mahfud menegaskan penolakannya terhadap kursi Menko Polkam dilandasi komitmen etika.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengaku tidak ingin melanggar pernyataannya sendiri bahwa jabatan pemerintahan layak diisi oleh mereka yang terlibat langsung dalam perjuangan politik Prabowo.

Baca Juga: Transformasi Ousmane Dembele Bersama PSG yang Antar Dirinya ke Ballon d’Or 2025