Bahlil Bicara Soal Dugaan Aktivitas Tambang Ilegal yang Terkait dengan Bandara IMIP: Sebut Diminta Presiden Prabowo Lakukan Penindakan Tanpa Kompromi

Batas Kewenangan di Kawasan Bandara IMIP

Meski demikian, Bahlil menjelaskan bahwa pengamanan dan pengaturan kawasan bandara bukan berada dalam kewenangan Kementerian ESDM.

Pengelolaan area bandara, termasuk Bandara IMIP, berada dalam tanggung jawab kementerian teknis lainnya.

Baca Juga: Buntut Insiden Banjir-Longsor di Sumut, DPR Minta Relokasi Sekolah hingga Jalur Alternatif Logistik

"Di bandara itu kan adalah ada kementerian teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya," jelas Bahlil.

Pria yang juga pernah mejabat sebagai Menteri Investasi itu menambahkan bahwa Kementerian ESDM hanya berwenang dalam aspek pertambangan, termasuk rekomendasi teknis pada sektor hilir.

“Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya,” lanjutnya.

"Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis," pungkasnya.

Baca Juga: Resmi Berhentikan Gus Yahya dari Kursi Ketum, Rais Aam PBNU Disebut akan Ambil Alih Kekosongan Jabatan

Pemerintah Pastikan Ketertiban di Kawasan Industri Morowali

Menurut Bahlil, arahan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara tidak akan memberikan ruang bagi praktik ilegal yang mengganggu ketertiban di kawasan industri strategis nasional.

IMIP merupakan salah satu pusat industri dan logistik terbesar di Indonesia, sehingga penertiban aktivitas di sekitarnya menjadi prioritas.

Dengan ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran, Bahlil berharap seluruh aktivitas ekonomi di kawasan Morowali dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian agar pengawasan di area vital seperti bandara dapat berjalan efektif dan menyeluruh.(*)