Bahlil Bicara Soal Dugaan Aktivitas Tambang Ilegal yang Terkait dengan Bandara IMIP: Sebut Diminta Presiden Prabowo Lakukan Penindakan Tanpa Kompromi

JURNALMETROPOLITAN.com - Pemerintah menegaskan penindakan hukum tanpa kompromi terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal di sekitar Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengatakan Presiden memberikan instruksi khusus agar semua regulasi ditegakkan secara menyeluruh, terutama terkait aktivitas tambang ilegal.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan," kata Bahlil kepada wartawan pada Rabu, 26 November 2025.

Ketum Partai Golkar itu menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tanpa perlakuan khusus terhadap pihak mana pun.

Baca Juga: Soal Bahasa Portugis Masuk Kurikulum Pendidikan Indonesia, Begini Kata Mendikdasmen

“Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar,” imbuhnya.

Instruksi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas sektor pertambangan, termasuk di area yang berdekatan dengan fasilitas strategis seperti bandara.

Komitmen Pemerintah Tindak Tambang Ilegal

Bahlil menekankan bahwa seluruh bentuk aktivitas pertambangan tanpa izin resmi akan diproses secara hukum.

Menteri ESDM itu menyebut bahwa penindakan berlaku bagi siapa pun yang menambang di luar kawasan berizin.

Baca Juga: Respons Gus Yahya soal Isu Pemecatan dari Kursi Ketum PBNU: dari Ogah Tinggalkan Jabatan hingga Tepisan Dukung Israel

"Siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara hukum," tutur Bahlil.

Menurutnya, arahan dari Presiden Prabowo memperkuat mandat bagi kementeriannya untuk menindak tegas praktik-praktik pertambangan ilegal yang merugikan negara.