“Ini kan bentuk efisiensi, misalnya mobil dinas bisa disimpan di rumah atau di kantor, lampu kantor dimatikan, dan rapat bisa dilakukan melalui zoom. Untuk sektor pendidikan dan swasta, kita masih menunggu kebijakan dari pusat, jadi saat ini kita fokus pada ASN terlebih dahulu,” ujarnya.
Baca Juga: Kemenkop Tegaskan Pembangunan Fisik Kopdes Merah Putih Harus di Atas Tanah “Clean and Clear”
Denny Mulyadi menjelaskan bahwa pemetaan OPD yang akan menerapkan WFH masih dalam tahap penyusunan. OPD yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dimungkinkan untuk melaksanakan WFH secara penuh, sementara untuk OPD yang masih melayani masyarakat akan tetap bekerja seperti biasa.
Ia juga menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengurangi kinerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk dalam hal target kerja dan sistem absensi.
“Untuk sistem absensi tetap ada, nanti akan disiapkan mekanisme berbasis daring. Dengan adanya WFH ini tidak mengurangi beban kerja, target output, dan target lainnya,” pungkasnya.(*)
Artikel Terkait
Pemkot Bogor Dukung Ketahanan Pangan Nasional Lewat Penanaman Jagung Serentak
Konsisten, Pemkot Terapkan Batas Usia Angkutan Perkotaan 20 Tahun
Tegakkan Perda, Pemkot Bogor Pastikan Penataan Angkot Tetap Berjalan