Komisi V DPR RI Janji Kawal Penataan Perlintasan Sebidang di Kota Bogor

JURNALMETROPOLITAN.com - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan akan mendukung pemerintah pusat dalam penataan perlintasan sebidang kereta api di Indonesia, termasuk di Kota Bogor yang menjadi salah satu prioritas penanganan.

Beberapa titik yang menjadi perhatian di antaranya perlintasan kereta api di Jalan MA Salmun dan Kebon Pedes.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, saat memimpin kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Bogor, Jumat (12/6/2026).

"Presiden telah menyiapkan anggaran Rp4 triliun untuk membenahi seluruh perlintasan sebidang di Indonesia. Kota Bogor menjadi salah satu prioritas. Nantinya akan dibangun flyover dan underpass," ujar Hamka.

Baca Juga: Fondasi Penting Pembentukan Karakter Anak

Ia menjelaskan, kunjungan ke Stasiun Bogor dilakukan untuk meninjau berbagai persoalan yang ada, termasuk perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun, terutama dari sisi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

"Khusus terkait perlintasan sebidang, ini menjadi fokus pembahasan kami bersama pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan seluruh unsur terkait," katanya.

Dengan anggaran yang telah disiapkan pemerintah pusat tersebut, Hamka menegaskan pihaknya akan terus mengawal pelaksanaannya. Menurutnya, keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sebagaimana arahan Presiden.

"Khususnya di sektor transportasi, keselamatan perjalanan kereta api harus terjamin dengan baik. Oleh karena itu, tugas masing-masing kementerian akan dibagi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Danantara melalui program CSR, Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover dan underpass, serta Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Baca Juga: Gedung Denkesyah Bogor Mulai Direstorasi, Target Selesai Lima Bulan

Ia juga meminta agar disusun peta jalan (road map) penyelesaian perlintasan sebidang dalam tiga tahun terakhir dan lima tahun ke depan.

"Kami meminta adanya road map penyelesaian perlintasan sebidang karena persoalan ini berpotensi menimbulkan korban yang lebih besar," ungkapnya.

Menyambut kunjungan Komisi V DPR RI, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan bahwa usulan penataan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun masuk dalam rencana intervensi pemerintah pusat pada tahun 2027.

Beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain pembangunan underpass, flyover, maupun pemasangan palang pintu kereta api.