Sri Mulyani Terkesan dengan Model Ekonomi China, Singgung Dunia Perlu Belajar dari RRT

JURNALMETROPOLITAN.com - Di tengah hiruk-pikuk pertemuan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ke-10 di Beijing, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu dengan Menkeu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Lan Fo’an.

Pertemuan ini diklaim sebagai implementasi strategis kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping untuk mempererat hubungan bilateral.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa diskusi ini adalah bentuk nyata perwujudan komitmen kedua pemimpin negara.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Banten Akui Tandatangani Memo Titip Siswa SPMB SMA, Sebut Hanya Lakukan Permintaan Staf

"Kami membahas perkuatan hubungan bilateral Indonesia–RRT sebagai implementasi yang sejalan dan sesuai kesepakatan kedua pimpinan negara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Sabtu 28 Juni 2025.

Sementara itu, menteri Lan Fo’an menekankan prinsip mutual respect, kemitraan kuat, inklusivitas, dan keterbukaan.

Kedua menteri itu juga bertukar pikiran soal kondisi ekonomi global, salah satunya tentang kebijakan tarif perdagangan yang diberlakukan Amerika Serikat.

Baca Juga: Menteri PU: Junjung Asas Praduga Tak Bersalah tapi Tidak akan Ada yang Ditutupi soal OTT KPK Oknum Dinas PUPR Sumut

"Kami juga membahas situasi ekonomi dunia dan dinamika serta perkembangan kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat kepada berbagai negara dunia," kata Sri.

Lebih jauh, Sri Mulyani juga menyatakan kekagumannya terhadap model pembangunan infrastruktur China.

“Dunia dapat belajar dari sukses RRT membangun ekonominya melalui pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital, dan penerapan prinsip kerja sama,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Soal Pernyataan WNI Cari Kerja di Luar Negeri Sempat Jadi Kontroversi, Menteri Karding Beri Klarifikasi

Lebih lanjut, menkeu Lan Fo’an memaparkan data ekonomi China yang terbilang positif.

"Pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada kuartal I-2025, tingkat pengangguran menurun, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang terkendali di 68 persen," jelasnya.(*)