Densus 88 Ungkap Rekrutmen Teroris pada Anak Lewat Medsos dan Game Online, 110 Korban Disebut Terdampak

JURNALMETROPOLITAN.com - Kabid Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu, mengungkap temuan mengkhawatirkan terkait pola baru rekrutmen jaringan terorisme yang menargetkan anak-anak dan pelajar melalui ruang digital.

Temuan tersebut menyoroti skala korban yang luas, faktor kerentanan anak, hingga langkah penanganan terpadu lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah dampak lebih besar.

Pengungkapan itu disampaikan Trunoyudo dalam konferensi pers pada Selasa, 18 November 2025.

110 Anak di 23 Provinsi Diduga Terekrut

Polri menyebut rekrutmen terhadap anak tidak lagi dilakukan secara tradisional, tetapi melalui platform yang akrab dengan generasi muda, seperti media sosial, game online, aplikasi perpesanan instan, dan situs-situs tertutup.

"Hingga saat ini Densus 88 Anti-Teror Polri mencatat ada sekitar 110 anak yang memiliki usia rentang antara 10 hingga 18 tahun tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme," kata Trunoyudo.

Baca Juga: Wakapolri Blak-blakan Ungkap Alasan Masyarakat Sering Lapor ke Damkar Dibanding Polisi, Akui Ada Kelemahan Pelayanan

Kabid Penmas Divisi Humas Polri itu menjelaskan bahwa sejauh ini telah ditemukan tiga perkara berbeda yang seluruhnya menggunakan modus rekrutmen terhadap anak dan pelajar.

Jaringan tersebut memanfaatkan ruang digital sebagai medium komunikasi, indoktrinasi, dan kontrol kelompok.

"Telah ditemukan tiga perkara, yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital termasuk di antaranya media sosial, game online, aplikasi perpesanan instan, dan situs-situs tertutup," lanjutnya.

Densus 88 sendiri memastikan bahwa 110 anak yang masuk dalam temuan awal masih terus diidentifikasi dan dipetakan keterlibatannya.

Faktor Kerentanan: Bullying, Broken Home, hingga Pencarian Identitas

Dalam temuannya, Polri juga menyoroti faktor-faktor sosial yang membuat anak-anak lebih mudah terpapar ajakan dan manipulasi jaringan terorisme.

Baca Juga: RUU KUHAP Disahkan DPR Jadi UU, Ketua KPK Harap Kewenangan Tindak Kasus Korupsi Tak Banyak Berubah