DPR Cecar Kepala Otorita soal Kepastian Jumlah ASN yang Dipindahkan ke IKN, Singgung Kesiapan Infrastruktur

JURNALMETROPOLITAN.com - Komisi II DPR RI mencecar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengenai rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam rapat kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) antara Otorita IKN dan Komisi II DPR itu, Basuki melaporkan perkembangan pembangunan serta proses pemindahan ASN.

Basuki menyebut bahwa kini Otorita IKN mendapat tugas dari Presiden Prabowo usai ditekennya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Menurut Perpres tersebut, IKN akan menjadi kota politik yang akan dimulai pada tahun 2028, sehingga pembangunan fasilitas serta pemindahan ASN pun harus segera dilakukan.

Pembangunan KIPP Periode 2025-2028

Baca Juga: Upaya Penyelamatan Warga Tapteng Terkendala Cuaca: Logistik Terhambat, Desa-Desa Masih Terisolasi

Basuki menyebut usai Perpres, Presiden meminta untuk segera dibangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yakni bagian dari inti IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan nasional.

“Pembangunan KIPP IKN tahun 2025-2028 ini khususnya untuk menyelesaikan komposisi atau ekosistem yudikatif dan legislatif,” kata Basuki dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 25 November 2025.

Ia menambahkan bahwa sudah ada target-target pembangunan yang ditetapkan untuk periode tersebut.

Mulai Proses Pemindahan ASN

Pemindahan ASN, kata Basuki juga sudah dimulai secara bertahap dengan memindahkan seribu hingga 4 ribu ASN di tahun 2025.

Baca Juga: Rehabilitasi Eks Dirut ASDP: KPK Tegaskan Penanganan Kasus Ira Puspadewi Sudah di Luar Kewenangannya

“Mulai pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700 sampai 4.100 orang yang dimulai pada tahun 2025 ini dan kami sudah siapkan semua prasarana perkantoran maupun huniannya,” jelasnya.

DPR Pertanyakan Kuota ASN yang Dipindahkan