Kepala BNPB Sempat Menyebut Banjir Sumatera Cuma Mencekam di Medsos, Akademisi: Tidak Ada Infrastruktur Informasi yang Valid

photo author
Dimas Pratama, Jurnal Metropolitan
- Senin, 22 Desember 2025 | 12:36 WIB
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam menangani banjir bandang di Aceh Utara. (Dok. BNPB)
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam menangani banjir bandang di Aceh Utara. (Dok. BNPB)



JURNALMETROPOLITAN.com - Saat masa penanganan bencana di Sumatera, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, sempat menuai perhatian dari publik.

Pasalnya, pada akhir November 2025 lalu, Suharyanto sempat menyebut bahwa kondisi bencana di Sumatera hanya mencekam di media sosial.

Menanggapi pernyataan tersebut, akademisi Sulfikar Amir menyinggung tentang permasalahan informasi yang didapatkan.

“Di dalam penanganan bencana, salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam mitigasinya itu adalah informasi,” ujar Sulfikar Amir, dikutip dari podcast yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 15 Desember 2025.

Baca Juga: Banjir dan Longsor Sumatera Masuk Ranah Pidana, Satgas PKH Sebut Banyak Korporasi Terindikasi

Informasi yang Harusnya Sudah Dimiliki BNPB

Menurut Sulfikar, ada dua jenis informasi yang seharusnya sudah dikantongi lebih dulu.

Pertama, informasi tentang apa yang sedang terjadi dan kedua adalah informasi apa yang mau dilakukan selanjutnya.

“Ini mestinya udah masuk ke masyarakat ketika peristiwa itu berlangsung selama 1 hari pertama, masyarakat harus sudah mendapatkan informasi apa yang terjadi dan apa yang mereka harus lakukan,” terangnya.

Di momen tersebut, menurut Sulfikar, belum ada informasi bencana yang masuk ke masyarakat, tak terkecuali dengan peringatan dini.

Baca Juga: Ingatkan soal Masa Pascabencana Sumatera, Akademisi Singgung Dampak Kesehatan hingga Kehidupan Sosial Warga Terdampak

Tak ada Peringatan Dini, Dasar Informasi yang Diterima Tak Valid

Indonesia dengan kondisi geografisnya sebagai negara yang punya banyak dataran tinggi rawan longsor hingga gunung berapi, menjadi salah satu yang punya risiko bencana tertinggi di dunia.

“Coba kita bayangkan, negara dengan salah satu risiko bencana yang tinggi tapi tidak punya sistem peringatan dini yang memadai, kan ironis,” imbuhnya.

“Karena tidak ada informasi yang jelas, BNPB pun tidak punya infrastruktur informasi yang valid sehingga Kepala BNPB akhirnya mengambil sikap yang mungkin meremehkan,” sambungnya.

Kontroversi Pernyataan Kepala BNPB

Pernyataan Kepala BNPB itu dilontarkan dalam konferensi pers mengenai dampak banjir Sumatera yang dilakukan pada 28 November 2025.

Baca Juga: Buka 24 Jam! Gerai Dine-In Perdana Se’Indonesia Resmi Beroperasi di Kota Bogor

Dalam momen tersebut, Suharyanto mengklaim bahwa dampak di lapangan berbeda dengan apa yang banyak terlihat di media sosial.

“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang Tapanuli Tengah, tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto saat itu.

Pernyataan tersebut lantas ditarik dan permintaan maaf pun dilakukan karena telah meremehkan dampak banjir.

“Nah, Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto saat mengunjungi Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah pada 30 Desember 2025.(*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Dimas Pratama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X