Badan Gizi Nasional Percepat Program MBG Hingga Serap Anggaran hingga Rp85 Triliun

JURNALMETROPOLITAN.com - Biro Keuangan dan Umum Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat kordinasi pengelola keuangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan BGN yang bertempat di SICC Bogor, Jawa Barat.

Sebanyak 6300 peserta dari Kareg Korwil dr seluruh Indonesia serta perwakilan Akuntan dr Dapur2 yang ada di wilayah DKI , Jabar , Banten , Jateng , Jatim , DIY

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis terus menunjukkan perkembangan signifikan sejak badan tersebut berdiri pada Agustus 2024.

Baca Juga: Kolaborasi Kota dan Kabupaten Bogor Menuju Energi Listrik

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan BGN, Dadan menegaskan bahwa dalam waktu lebih dari satu tahun, BGN berhasil melakukan ekspansi besar-besaran secara nasional.

“Badan Gizi Nasional ini lahir 15 Agustus 2024. Saat saya dilantik, saya sendirian, tidak ada protokoler. Sekarang, pegawai pusat sudah hampir 500 orang dan kita punya gedung sendiri,” ujar Dadan.

Ia menjelaskan, hingga akhir 2025, BGN telah membentuk sekitar 18.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan. Menurutnya, ekspansi tersebut menjadi yang tercepat sepanjang sejarah.

Baca Juga: Pemkot Bogor Percepat Tiga Penyusunan Wilayah Perencanaan RDTR, Ditargetkan Rampung 2026

Dadan juga mengungkapkan bahwa anggaran BGN awalnya sebesar Rp71 triliun, kemudian mendapat tambahan Rp14 triliun setelah disetujui Kementerian Keuangan, sehingga total anggaran menjadi Rp85 triliun.

“Kalau tidak ada tambahan Rp14 triliun, hari ini tidak ada lagi program makan bergizi karena dananya habis. Ini bukti bahwa mekanisme penyerapan anggaran kita berjalan,” katanya.

Mulai 8 Januari 2025, program makan bergizi gratis akan melayani sekitar 55 juta penerima manfaat dengan anggaran sekitar Rp850 miliar per hari. Dadan menyebut sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian bahan baku pangan, yang berdampak langsung pada pergerakan ekonomi nasional.

“Ini bukan hanya program gizi, tapi juga penggerak ekonomi. Petani, peternak, nelayan, hingga relawan ikut merasakan dampaknya,” jelasnya.

Baca Juga: Survei IKUB 2025, Toleransi Antarumat Beragama di Kota Bogor Sangat Tinggi

Selain itu, BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan melalui sertifikasi SPPG mulai 2026. Dadan menegaskan bahwa mitra yang tidak memenuhi standar akan diberi kesempatan memperbaiki diri sebelum dilakukan penilaian ulang.

“Kita tidak hanya bicara cepat, tapi juga kualitas. Tahun depan adalah masa peningkatan mutu layanan,” tegas Dadan.