Direktur RSUD dicecar Pertanyaan Anggota Dewan, e-BLUD siap mendorong RSUD Maju

JURNALMETROPOLITAN.com -- Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir, M.Kes, dicecar pertanyaan oleh anggota Dewan saat
kunjungan kerja DPRD Kota Sukabumi ke RSUD Kota Bogor pada Jumat (11/4/2025).

Aksi cecar pertanyaan ini dilakukan para wakil rakyat tersebut untuk menggali informasi mengenai keberhasilan RSUD Kota Bogor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta penerapan kebijakan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) yang telah diterapkan.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto, disambut langsung oleh dr. Ilham. Dalam sesi tanya jawab, para anggota dewan mengajukan beberapa pertanyaan kunci, termasuk mengenai penerapan BLUD di RSUD Kota Bogor.

“Bagaimana penerapan BLUD di RSUD Kota Bogor?” tanya salah satu anggota dewan.

Baca Juga: Wali Kota Bogor Dedie Rachim Ajak ASN Berkontribusi Jaga Ketertiban Kota

dr. Ilham menjelaskan bahwa RSUD Kota Bogor menerapkan pengelolaan keuangan BLUD penuh, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Ia menekankan bahwa dalam aturan
tersebut terdapat Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), di mana RSUD berfungsi sebagai organisasi yang tidak sepenuhnya profit-oriented. Oleh karena itu, dana yang ada digunakan untuk peningkatan layanan
kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu, seluruh pencatatan keuangan telah dilakukan secara digital melalui E-BLUD. Sehingga memastikan tidak adanya penyelewengan dalam proses pengelolaan keuangan di RSUD Kota Bogor.

"data keuangan yang disajikan bersifat factual dan actual,” kata Buya Ilham.

Baca Juga: Diserbu Wisatawan, Kebun Raya Bogor Alami Peningkatan Pengunjung Libur Lebaran Hingga 3 Kali Lipat

Anggota dewan pun bertanya, “Apakah RSUD masih mendapatkan bantuan dari APBD?”

Menjawab pertanyaan ini, dr. Ilham menegaskan bahwa sejak 2019 hingga 2025, RSUD tidak pernah meminta atau mengambil bantuan subsidi dari APBD, kecuali untuk gaji ASN yang jumlahnya mencapai sekitar 200 pegawai.

Namun, ia berharap pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi.

“Persoalan apa yang mendasari RSUD Kota Bogor meminta bantuan kepada pemerintah kota?” tanya anggota dewan lainnya.