Babak Baru Skandal Mutasi Kepsek Prabumulih, dari Klarifikasi Wali Kota Arlan hingga KPK yang Bakal Bongkar Jejak Harta sang Pejabat

photo author
Dimas Pratama, Jurnal Metropolitan
- Selasa, 30 September 2025 | 11:25 WIB
Wali Kota Prabumulih, Arlan beserta jajaran saat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka usai polemik pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih (Instagram/ @cak.arlan_official)
Wali Kota Prabumulih, Arlan beserta jajaran saat menyampaikan permohonan maaf secara terbuka usai polemik pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih (Instagram/ @cak.arlan_official)

 

JURNALMETROPOLITAN.com - Sebagian publik tengah ramai menyoroti sosok Wali Kota Prabumulih, Arlan yang sempat menghebohkan jagat media sosial terkait dugaan skandal mutasi Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah.

Sebelumnya diketahui, skandal mutasi Kepsek SMP di Prabumulih itu mencuat lantaran ada isu anaknya dilarang membawa mobil ke area sekolah.

Gelombang kritikan terhadap Arlan pun mencuat usai dinilai terlalu arogan apabila isu skandal pencopotan itu benar adanya. Bahkan, tidak sedikit warganet yang ikut menyoroti soal harta kekayaan sang Wali Kota Prabumulih di Sumatera Selatan tersebut.

Terkini, giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menaruh perhatian pada laporan harta kekayaannya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya akan mengecek lebih dalam terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Arlan.

Baca Juga: 5 Fakta Rekonstruksi Kasus Mutiliasi di Kosan Surabaya: Mulai dari Motif Dendam hingga Insiden Horor saat Pelaku ke Lantai 2

Pemeriksaan dilakukan bukan hanya untuk melihat kepatuhan waktu pelaporan, tetapi juga keakuratan isi dokumen LHKPN.

“Kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya, apakah yang disampaikan sudah sesuai," ujar Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Rabu, 17 September 2025.

"(Jika) sudah benar, sudah lengkap atau belum, nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Budi mengapresiasi masyarakat yang aktif mengawasi kekayaan pejabat pemerintahan di Indonesia, sebab menurutnya, keterlibatan publik adalah bagian penting dari strategi pencegahan korupsi.

“Di situ peran-peran dari masyarakat untuk ikut mengawasi soal kewajaran ataupun kebenaran dari aset yang dimiliki, ya dari profilnya itu apakah sudah sesuai atau belum,” tegasnya.

Berkaca dari hal itu, publik perlu mencermati duduk perkara dalam skandal mutasi yang menyeret nama Wali Kota Prabumulih, Arlan. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Baca Juga: Di Balik Gelombang Reshuffle Kabinet Prabowo, Ada Tokoh Sentral yang Datang dan Pergi Sejak era Presiden SBY

Awal Mula Isu Mutasi

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Dimas Pratama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Koperasi, Pondasi Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Minggu, 31 Mei 2026 | 19:32 WIB
X