Jejak Skandal Dadan Hindayana cs Maling Duit MBG: dari Dugaan SPPG Bodong hingga Mark Up Harga Motor BGN

JURNALMETROPOLITAN.com - Belum selesai, proses hukum yang kini tengah menjerat para mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) era kepemimpinan Dadan Hindayana, yang diduga maling uang rakyat alias korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Setidaknya, sejauh ini ada 7 orang yang diproses hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka kasus dugaan di lembaga yang mengurus segala kebutuhan pengelolaan program MBG.

Menilik satu per satu, mereka ialah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung yang juga merupakan kaki tangan Sony Sonjaya.

Ada pun, tersangka dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri (AYS), dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono.

Kemudian, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing, dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.

Baca Juga: Dahsyatnya Guncangan Gempa Magnitudo 7,1 di Jepang: Jembatan Layang hingga Mall Dilaporkan Rusak Berat

Terkini, Kejagung mengklaim pihaknya telah memiliki 4 alat bukti untuk menjerat Lodewyk Pusung selaku mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG pada tahun 2025-2026.

4 Alat Bukti untuk Jerat Lodewyk Pusung

Tim hukum Kejagung menuturkan, penetapan Lodewyk Pusung sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: TAP 35 Tanggal 3 Juli 2026.

Hal itu disampaikan pihak Kejagung dalam sidang Praperadilan dengan agenda jawaban di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Selasa, 28 Juli 2026.

"Kemudian penyidik memperoleh 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, Barang Bukti Elektronik (percakapan Pemohon dengan pihak lain termasuk istrinya)," demikian penuturan dari tim hukum Kejagung.

Baca Juga: Duh! Konten Tak Sopan Mampir dalam Videotron Jalanan Melawi hingga Picu Kecaman Warga di Medsos

"Dan barang bukti dokumen, yang berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan Pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026," jelasnya.

Sebut Kerugian Negara Rp10,5 Triliun per Tahun