JURNALMETROPOLITAN.com - Rencana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk menghadirkan layanan kesehatan hewan lewat skema mirip BPJS menuai kritik.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, menyambut baik wacana tersebut, namun mengingatkan bahwa prioritas utama adalah pemenuhan layanan dasar kesehatan hewan terlebih dahulu.
Francine menilai layanan mendasar seperti keberadaan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Jakarta masih sangat minim.
Baca Juga: Jemaah Haji Asal Indonesia Merokok di Kamar Hotel, Alarm Bunyi Hebohkan Lantai 19 Hotel Arab Saudi
“Saat ini baru satu Puskeswan yang melayani hewan domestik,” ujarnya, dikutip Senin 9 Juni 2025.
Ia mempertanyakan urgensi wacana BPJS Hewan di tengah belum meratanya fasilitas kesehatan hewan yang dapat diakses publik.
“Puskeswan yang biaya layanannya lebih terjangkau oleh masyarakat baru ada satu," katanya.
Baca Juga: Ramai Soal Gugatan Royalti, Charly Van Houten: Bebas Nyanyikan Lagu Saya Tak Perlu Bayar
Lebih lanjut, Francine mengingatkan agar Pemprov DKI tidak terburu-buru meluncurkan program baru.
Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, regulasi, dan tenaga medis terlebih dahulu.
“Prioritasnya tetap harus pada pemenuhan layanan dasar lebih dahulu,” tegasnya.
Baca Juga: Harumkan Nama Bangsa, Atlet Hapkido Kota Bogor Siap Bertanding di Kejuaraan Asean di Yogyakarta
Lebih jauh, Francine mendorong pemerintah untuk merealisasikan amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007.
Ia menekankan soal pembentukan minimal 15 Puskeswan di Jakarta sebagai langkah awal.
Artikel Terkait
Dianggap Jadi Hewan Pengganggu, Ini Tips Penanganan Hama Tikus
5 Rekomendasi Film Korea Tentang Hewan, Dijamin Baper
Bursa Hewan Qurban 2025 di Kota Bogor, Kesehatan Ternak Terjamin