Curhat Mentan Amran saat Dirinya Tiba-tiba Dipanggil Prabowo Tengah Malam, Ceritakan di Balik Larangan Impor Tepung Tapioka

Hasilnya, pemerintah memutuskan menutup keran impor tapioka selama produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan.

“Alhamdulillah, Pak Mendag luar biasa, menteri-menteri luar biasa. Malamnya mulai rakortas, maraton 24 jam, setelah itu langsung ditandatangani," terang Amran.

"Dengan ini, resmi tidak boleh lagi tepung tapioka dari luar masuk ke Indonesia tanpa ada rekomendasi dari hasil rakortas dan rekomendasi dari kementerian,” imbuhnya.

Akar Masalah dari Petani Lampung

Baca Juga: Sempat Jadi Polemik, Momen Menkeu Purbaya Sindir Ekonom yang Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen dari BPS

Kebijakan ini bermula dari desakan petani singkong yang sudah lama terhimpit oleh banjir impor.

Sejak Januari 2025, harga singkong anjlok drastis, hanya Rp600-700 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi sebesar Rp740.

Pada 23 Januari 2025, diketahui ribuan petani dari tujuh kabupaten di Lampung menggelar aksi protes di pabrik tepung tapioka, menuntut harga sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) sebesar Rp1.400 per kilogram.

Laporan serupa kembali disampaikan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dan anggota DPRD pada awal September 2025.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Contohkan Protes Hotman Paris Jadi Indikator Keberhasilan Strategi Guyuran Rp200 Triliun ke Himbara

Deklarasi Larangan Terbatas

Merespons kondisi itu, Amran sempat mengumumkan larangan terbatas (lartas) impor tepung tapioka.

“Atas arahan Bapak Presiden, kalau produksi dalam negeri cukup, impor ditiadakan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, pada Jumat, 19 September 2025.

Kebijakan ini dipandang sebagai jalan tengah untuk menyeimbangkan harga, sekaligus memberi ruang bagi petani agar hasil panen mereka terserap industri.

Larangan tersebut diperkuat dengan dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang diteken Menteri Perdagangan, Budi Santoso pada hari yang sama.