Soal Lift Kaca Pantai Kelingking: Menpar Dicecar DPR hingga Gubernur Bali yang Kini Beri Waktu 6 Bulan untuk Pembongkaran

photo author
Dimas Pratama, Jurnal Metropolitan
- Minggu, 30 November 2025 | 09:15 WIB
Keputusan Gubernur Bali Wayan soal proyek lift kaca Pantai Kelingking, harus dibongkar secepatnya. (Istimewa )
Keputusan Gubernur Bali Wayan soal proyek lift kaca Pantai Kelingking, harus dibongkar secepatnya. (Istimewa )

JURNALMETROPOLITAN.com - Polemik pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung berakhir dengan aturan baru dari Gubernur Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster, telah memerintahkan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development untuk menghentikan pembangunan dan melakukan pembongkaran.

Perusahaan pengembang itu diwajibkan untuk membongkar seluruh proyek bangunan lift di Pantai Kelingking itu dalam waktu 6 bulan.

Koster juga memberikan perintah kepada perusahaan terkait untuk memulihkan fungsi ruang selama 3 bulan setelah pembongkaran selesai dilakukan.

Pembongkaran Dilakukan Pemerintah Jika Tidak Dilakukan Perusahaan

Koster mengingatkan bahwa pembongkaran mandiri berarti harus dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan.

Baca Juga: Zita Anjani Ungkap Pesan Presiden Prabowo saat Kunjungi Pengungsi Gunung Semeru, Sebut Arahan Penanganan dari Pusat

Ia menambahkan jika perusahaan gagal memenuhi tuntutan, maka akan diambil alih pemerintah.

“Dalam hal perusahaan tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan,” ucap Koster saat konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali pada Minggu, 23 November 2025.

Sebelum penindakan dari pemerintah, Koster menyatakan akan memberi kesempatan dengan melayangkan surat peringatan secara bertahap.

“Akan ada surat peringatan satu, dua, dan tiga Kalau sampai tiga enggak, akan diambil tindakan,” imbuhnya.

5 Pelanggaran Proses Pembangunan Lift Tebing Pantai Kelingking

Pemprov Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali menemukan adanya 5 pelanggaran yang terjadi dalam proses pembangunan lift kaca tersebut.

Baca Juga: Kontroversi Penggantian Ketum PBNU: Rapat Syuriyah Dinilai Tak Punya Hak Berhentikan Gus untuk

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Dimas Pratama

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X