Kaleidoskop DPR 2025: Gejolak Tunjangan dan Gaji Anggota Dewan hingga Demo Akhir Agustus

JURNALMETROPOLITAN.com - Tahun 2025 ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai perhatian publik dengan beberapa kebijakan yang diambil.

Beberapa kali masyarakat turun ke jalan untuk menumpahkan kekecewaan pada para wakil rakyat yang duduk di Parlemen.

Aksi penyaluran aspirasi masyarakat kepada DPR bahkan sempat menjadi gelombang panas dan besar, tak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah.

Selain kekecewaan masyarakat pada kebijakan yang dihasilkan, juga tentang sikap anggota yang dianggap telah melukai perasaan rakyat.

Februari: Demo Indonesia Gelap dan Pengesahan UU Minerba

Sudah mendapat kritikan tajam sejak pengajuan Rancangan Undang-Undang, DPR RI melanjutkan dengan mengesahkan perubahan atas RUU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang Undang (UU).

Baca Juga: Gunung Burni Telong di Bener Meriah Bergeliat, PVMB Naikkan Status ke Level Siaga

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar pada 18 Februari 2025.

UU Minerba tersebut berisi tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batu bara kepada BUMN, BUMD, dan swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

Sedangkan WIUP batu bara untuk koperasi, perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, serta ormas keagamaan dilakukan dengan cara lelang dan prioritas.

Pengesahan UU Minerba lantas menimbulkan demo mahasiswa bernama ‘Indonesia Gelap’ pada 20 Februari 2025, yang salah satunya menentang keputusan tersebut.

Maret: Pembahasan RUU TNI yang Dianggap Sembunyi-Sembunyi

Salah satu poin dari demo Indonesia Gelap adalah menolak RUU TNI yang dikhawatirkan akan memunculkan dwifungsi TNI.

Baca Juga: Belasan Relawan Kemanusiaan Wapalapa Unpak, Jalankan Misi Pasukan Air Bersih di Aceh dan Pidie Jaya