Bongkar Dugaan Beban Politik Hukum di Balik Kasus Korupsi, Mahfud MD: Banyak yang Mandek, Ujung Pangkalnya Tidak Jelas

Pola Serupa dalam Proyek Whoosh

Pola serupa juga terlihat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau yang disebut juga Whoosh.

Baca Juga: Gunung Burni Telong di Bener Meriah Bergeliat, PVMB Naikkan Status ke Level Siaga

Mahfud menilai, proyek strategis bernilai besar tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan dari sisi pertanggungjawaban hukum di dalam negeri.

Ia menyinggung dugaan pembengkakan biaya, perubahan skema kerja sama, serta minimnya transparansi pembahasan di lembaga legislatif.

“Menurut UUD Pasal 11, kerja sama internasional yang membebani keuangan negara harus mendapat persetujuan DPR," jelas Mahfud.

"Tapi kita tidak pernah dengar kapan kontrak itu dibahas, siapa yang bertanggung jawab, dan di mana dokumennya,” imbuhnya.

Mahfud juga menyinggung perkara di Pertamina yang sempat mencuat dengan isu minyak oplosan.

Dalam proses persidangan, Mahfud membeberkan perkara tersebut justru berubah menjadi dugaan manipulasi kontrak.

Baca Juga: Belasan Relawan Kemanusiaan Wapalapa Unpak, Jalankan Misi Pasukan Air Bersih di Aceh dan Pidie Jaya

Perubahan arah perkara ini dinilai menimbulkan tanda tanya di tengah publik.

Dugaan Persoalan Beban Politik Hukum

Menurut Mahfud, rangkaian kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam dugaan beban politik hukum.

Guru besar Hukum Tata Negara itu menduga, terdapat beban politik yang membuat proses hukum tidak berjalan lurus dan konsisten.

“Kalau normal saja, tinggal diperintahkan kalau bersih klarifikasi, kalau bersalah proses hukum," sebut Mahfud.