Abdul menegaskan bahwa rencana pengajaran bahasa Portugis tidak bisa diputuskan secara instan.
Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur pendidikan sebelum memutuskan implementasi.
“Tapi nanti sangat tergantung pada bagaimana kesiapan gurunya juga, bagaimana kesiapan sarana prasarananya,” ucapnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu menekankan bahwa ketersediaan tenaga pengajar kompeten menjadi faktor kunci. Tanpa guru yang cukup, pelajaran baru tidak dapat diterapkan secara merata di seluruh daerah.
Selain itu, ketersediaan materi ajar, kurikulum, serta fasilitas pendukung pembelajaran bahasa asing juga menjadi pertimbangan utama.
Baca Juga: Soal Dana Pensiun untuk Atlet, Menpora Akui Belum Bisa Terealisasi dalam Waktu Dekat
Pemerintah masih mengukur sejauh mana ekosistem pendidikan di berbagai wilayah siap menjalankan pengajaran bahasa baru tersebut.
Masih dalam Skema Bahasa Asing Pilihan
Abdul menjelaskan bahwa skema yang digunakan saat ini untuk mata pelajaran bahasa asing di luar bahasa Inggris bukanlah pelajaran wajib, melainkan pelajaran pilihan.
“Nanti tentu saja kalau sekarang ini skemanya memang masih merupakan skema yang bahasa asing pilihan,” imbuhnya.
Artinya, jika bahasa Portugis benar-benar masuk dalam daftar pengajaran, mata pelajaran tersebut kemungkinan besar akan ditempatkan dalam jalur yang sama, sebagai pilihan tambahan, bukan kewajiban untuk seluruh sekolah.***