“Apakah kenaikan 7,1 persen ini bersifat sustainable atau hanya one off karena harga sawit 2024?” katanya.
Lebih lanjut, Harris juga menyoroti efektivitas coretax serta Satgas PKH yang dianggap tidak berkontribusi bagi ekonomi.
“Pertumbuhan bruto tidak berarti apa-apa, yang dibutuhkan adalah penerimaan neto. Ini PR besar bagi Menteri Keuangan,” pungkasnya.(*)
Artikel Terkait
Memahami Tarif Perdagangan: Pajak Impor yang Mengubah Harga Pasar dan Alasan Penting di Baliknya
DJP Catat Sumbangan Pajak Ekonomi Digital Capai Rp40 Triliun, Kripto dan Fintech Termasuk
Pertaruhan Pajak Digital Milik DJP: dari Temuan Celah Sistem Error Coretax hingga Janji Rampung di Tangan Menkeu Purbaya